Pemkab Banjarnegara kesulitan pantau konversi minyak tanah
BANJARNEGARA - Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji di Kabupaten Banjarnegara tidak serempak. Di beberapa desa program ini telah berjalan hingga pada pembagian paket kompor gas kepada masyarakat, sementara di kecamatan lain masih dalam tahap penyelesaian pendataan. Warga yang telah menerima paket konversi di antaranya Merden dan Kalitengah di Kecamatan Purwonegoro.
Akibatnya, pemkab mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksaan program konversi, karena beberapa konsultan tidak melaporkan.
"Kami sudah mengirimkan surat kepada konsultan untuk melaporkan hasil pendataan. Kami harapakan mereka segera melaporkan sehingga kami bisa memantau," kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Banjarnegara, Basuki Abdullah akhir pekan lalu.
Peran pemkab dalam program konversi sifatnya hanya membantu dan memfasilitasi pencacahan hingga pendistribusian kompor. Namun pemkab berhak menerima laporan dari para konsultan. Dari enam konsultan, lanjut dia, hanya dua konsultan yang proaktif melakukan laporan hasil kerja dilapangan.
"Mereka melaporkan progres harian ke kami melalui e-mail. Sehingga sampai sekarang kami belum tahu hasil pendataannya," terangnya.
Diharap teliti
Adapun bagi warga yang sudah menerima kompor gas diminta untuk meneliti sebelum dioperasikan. Apabila ada kerusakan untuk segera melaporkan kepada konsultan sehingga segera dapat ditukar.
"Masa garansi dengan konsultan satu bulan. Jika masih dalam waktu satu bulan maka kerusakan dapat ditukar dengan yang baru. Sedangkan jika sudah satu bulan maka penukaran dilakukan kepada Pertamina yang dibantu konsultan," katanya.
Berdasarkan ketetuan, syarat penerima kompor gas adalah mereka tidak mempunyai kompor gas, memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah, beban pengeluaran maksimal Rp 1,5 juta per bulan, punya KTP dan Kartu Keluarga (KK). Jika hasil pencacahan ada yang tidak sesuai ketentuan maka ada sanksi bagi konsultan, yakni didenda Rp 250 ribu per KK. to-Tj
sumber : wawasandigital.com
Akibatnya, pemkab mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksaan program konversi, karena beberapa konsultan tidak melaporkan.
"Kami sudah mengirimkan surat kepada konsultan untuk melaporkan hasil pendataan. Kami harapakan mereka segera melaporkan sehingga kami bisa memantau," kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Banjarnegara, Basuki Abdullah akhir pekan lalu.
Peran pemkab dalam program konversi sifatnya hanya membantu dan memfasilitasi pencacahan hingga pendistribusian kompor. Namun pemkab berhak menerima laporan dari para konsultan. Dari enam konsultan, lanjut dia, hanya dua konsultan yang proaktif melakukan laporan hasil kerja dilapangan.
"Mereka melaporkan progres harian ke kami melalui e-mail. Sehingga sampai sekarang kami belum tahu hasil pendataannya," terangnya.
Diharap teliti
Adapun bagi warga yang sudah menerima kompor gas diminta untuk meneliti sebelum dioperasikan. Apabila ada kerusakan untuk segera melaporkan kepada konsultan sehingga segera dapat ditukar.
"Masa garansi dengan konsultan satu bulan. Jika masih dalam waktu satu bulan maka kerusakan dapat ditukar dengan yang baru. Sedangkan jika sudah satu bulan maka penukaran dilakukan kepada Pertamina yang dibantu konsultan," katanya.
Berdasarkan ketetuan, syarat penerima kompor gas adalah mereka tidak mempunyai kompor gas, memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah, beban pengeluaran maksimal Rp 1,5 juta per bulan, punya KTP dan Kartu Keluarga (KK). Jika hasil pencacahan ada yang tidak sesuai ketentuan maka ada sanksi bagi konsultan, yakni didenda Rp 250 ribu per KK. to-Tj
sumber : wawasandigital.com
Komentar
Posting Komentar