BERITA BANJARNEGARA

Hasil Perhitungan Sementara KPU PILPRES 2009 untuk wilayah Banjarnegara dan sekitanya untuk wilayah Jawa tengah sumber KPU

BANJARNEGARA -Ribuan warga masyarakat ditengarai memilih golput saat pemilu capres dan cawapres yang digelar secara serentak kemarin. Di Rumah Sakit Umum (RSU) Banjarnegara saja misalnya, 101 pasien yang tengah menjalani rawat inap dipastikan kehilangan hak suaranya lantaran tidak ada petugas TPS terdekat yang mendatangi. Belum lagi keluarga yang tengah menunggu pasien, mengaku tidak sempat memikirkan pemilu capres dan cawapres. Pikiran dan tenaga mereka terfokus pada kondisi kesehatan pasien. Namun ada pula keluarga pasien yang sudah berupaya memanfaatkan hak suaranya dengan membawa undangan memilih dari tempat asal dengan harapan dapat mencontreng di rumah sakit. Keinginan menyalurkan hak suara dari warga masyarakat akhirnya sia-sia, karena di tempat itu tidak disediakan TPS khusus. Juga tidak ada petugas TPS terdekat yang menyambangi rumah sakit. Petugas keamanan RSU Marki Suyanto mengakui, ada puluhan keluarga pasien yang sempat menanyakan di mana bisa menyalurkan hak suaranya. Ang

BANJARNEGARA - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarnegara sudah enam tahun terakhir tidak membuat laporan keuangan kepada Pemkab. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap keuangan Pemkab Banjarnegara tahun 2008, yang ditandatangani penanggung jawab pemeriksa, Ni Luh Oka Lestari, PDAM tidak membuat laporan selama enam tahun mulai dari tahun 2002 lalu. Sehubungan dengan masalah tersebut, Bupati Banjarnegara telah dua kali membuat teguran tertulis masing-masing pada 31 Agustus 2002 dan 22 Juni 2005, namun belum ada tindak lanjut dari direktur PDAM. Bupati diminta BPK untuk menegur dan memberikan sanksi kepada direktur PDAM karena tak melaksanakan kewajiban membuat laporan keuangan maupun laporan kinerja. Rekomendasi lain kepada bupati adalah, dalam melakukan penyertaan modal kepada PDAM harus berdasarkan analisa atas laporan keuangan dan kinerja. Sedangkan dalam menerima bagian laba har

BANJARNEGARA - Calon penerima kompor gas dalam program konversi minyak tanah ke elpiji di Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara resah. Pasalnya, untuk mendapatkan kompor dan tabung, warga diminta membayar uang peralatan tambahan keamanan dan administrasi sebesar Rp 25 ribu. "Saat sosialisasi yang dilakukan pihak desa dan RT diminta membayar Rp 25 ribu. Rp 20 ribu untuk membeli selang karena kualitas selang dari sananya jelek sehingga membahayakan, sedangkan Rp 5 ribu masuk kas desa. Padahal, informasi yang saya terima dari berbagai media, penerima kompor tidak dimintai bayaran," kata salah seorang warga Dusun Banyumudal, Desa Purwonegoro yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Wawasan, kemarin. Hal sama juga terjadi di Desa Merden, Kecamatan Purwonegoro. Sejumlah warga mengaku dimintai uang Rp 25 ribu agar mendapatkan kompor. "Katanya kompor akan dibagikan kepada setiap KK. Syaratnya warga diminta KTP dan KK (kartu keluarga, red)," ungkap salah satu warga yang t