BERITA BANJARNEGARA

BANJARNEGARA - Musim kemarau ini, petani kentang di wilayah dataran tinggi Dieng Banjarnegara mewaspadai munculnya bun upas. Untuk mencegah bun upas yang menyebabkan tanaman kentang mati akibat cuaca sangat dingin, mereka telah melakukan antisipasi. Ketua kelompok tani Perkasa Batur yang juga menjabat Kades Pekasiran, Kecamatan Batur, Mudasir mengatakan, pada akhir Juli maupun awal Agustus biasanya suhu di Dieng sangat rendah, mampu mencapai minus dua derajat celcius pada dinihari. Kondisi ini menyebabkan turunnya embun yang disertai salju. Masyarakat setempat menamainya dengan bun upas. Embun ini akan mengakibatkan air dalam batang tanaman dan daun turut membeku sehingga menyebabkan tanaman mati. Untuk mengantisipasi bun upas merusak tanaman kentang, jelas dia, petani melakukan berbagai cara, mulai memasang jaring atau plastik maupun daun bambu pada lahan kentang, sehingga air embun tidak langsung mengenai tanaman. Selain itu, petani juga melakukan penyiraman kentang di pagi hari. &qu

BANJARNEGARA - Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji di Kabupaten Banjarnegara tidak serempak. Di beberapa desa program ini telah berjalan hingga pada pembagian paket kompor gas kepada masyarakat, sementara di kecamatan lain masih dalam tahap penyelesaian pendataan. Warga yang telah menerima paket konversi di antaranya Merden dan Kalitengah di Kecamatan Purwonegoro. Akibatnya, pemkab mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksaan program konversi, karena beberapa konsultan tidak melaporkan. "Kami sudah mengirimkan surat kepada konsultan untuk melaporkan hasil pendataan. Kami harapakan mereka segera melaporkan sehingga kami bisa memantau," kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Banjarnegara, Basuki Abdullah akhir pekan lalu. Peran pemkab dalam program konversi sifatnya hanya membantu dan memfasilitasi pencacahan hingga pendistribusian kompor. Namun pemkab berhak menerima laporan dari para konsultan. Dari enam konsultan, lanjut dia, hanya

BANJARNEGARA - Awak angkutan pedesaan yang tergabung dalam Paguyuban Pesolipat Wanadadi, Banjarnegara, Selasa (21/7), menggeruduk Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo). Mereka menuntut agar pemkab melarang angkutan mikrobus masuk ke Punggelan. Pasalnya, masuknya microbus membuat mereka tersisih. Rombongan Pesolipat yang dikoordinasi ketuanya, Heri Setia Agung dan didampingi Ketua Paguyuban Angkutan Barang Banjarnegara (Pangkuba) Gito Prayitno. Sekitar 15 awal angkutan kemudian dipersilakan berdialog di ruang pertemuan kantor Dinhubkominfo. Dialog dipimpin Kepala Dinhubkominfo Ir Supriyo yang didampingi Iptu Hasan Suhaeri, Bag Ops Sanlantas Polres Banjarnegara. Heri Setia Agung mengatakan, sejak mikrobus dari kota Banjarnegara masuk ke Punggelan, angkudes memilih tidak beroperasi lagi karena pemasukan tidak dapat menutup biaya pembelian bahan bakar. Karena itu, pihaknya meminta agar microbus dari Banjarnegara tidak masuk dan hanya sampai Wanadadi, seperti

BANJARNEGARA - Budidaya ikan karamba di waduk PLTA Mrica Banjarnegara yang digeluti ratusan warga sejak puluhan tahun, kini terhenti akibat pendangkalan. Lumut dan plankton yang semula menjadi sumber makanan ikan di samping pakan ikan buatan, tidak ada lagi karena air semakin dangkal. Sehingga, pertumbuhan ikan sangat lambat dan petani merugi. Waduk PLTA Mrica dengan luas genangan sekitar 1.250 hektar. Beberapa bulan kemudian, bermunculan ribuan karamba di atas bekas Desa Siboja dan Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Desa Blambangan dan Bandingan, Kecamatan Bawang. Salah satu bekas petani ikan karamba, Umardhani (45), warga Wanadadi mengatakan, usaha budidaya ikan karamba mulai berangsur rontok sejak 2004. Menurutnya, kondisi air waduk semakin tidak ramah terhadap keberlangsungan usaha tersebut. "Ikan tak bisa besar seperti dulu-dulu, meski diberi cukup pakan. Itu membuat para petani karamba merugi, hingga sebagian besar petani mengemasi jaringjaring karamba," ujar Umar. Umardhan

BANJARNEGARA - Polres Banjarnegara berhasil mengungkap upaya perampokan Puskesmas Pembantu Kecamatan Pejawaran Banjarnegara. Dari lima tersangka, petugas berhasil menangkap tiga orang pelaku. Salah satu pelaku yang sudah tertangkap tersebut, yakni Yuli, warga Desa Nagasari, Pagentan juga terlibat kasus pembunuhan Animah, warga Aribaya yang mayatnya ditemukan warga di Dusun Kreyek, Sirkandi. Adapun dua pelaku lainya adalah Misran, warga Gununggiana dan Sutarji, warga Pakelen, Kecamatan Madukara. "Kini masih ada dua orang pelaku yang belum berhasil kami tangkap. Namun identitasnya sudah diketahui dan mereka masuk daftar pencarian orang, yakni Km dan Ms," kata Kapolres Banjarnegara AKBP Nelson Pardamean Purba didampingi Kasat Reskrim AKP Agus Sembiring. Seperti diketahui sebelumnya, kasus perampokan di Puskesmas Pembantu Kecamatan Pejawaran yang terjadi pada 9 Juni lalu. Namun karena penghuni Ppuskesmas Pembantu memberikan perlawanan, maka kawanan perampok yang saat itu beraksi

BANJARNEGARA - Meski pemerintah pusat melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, Pemkab Banjarnegara tetap akan mengirimkan warganya yang berminat bekerja ke negara tersebut. Hanya saja, mereka yang dikirim adalah yang akan bekerja di sektor formal. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Banjarnegara, Setiawan mengatakan, larangan itu hanya untuk TKI yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga (PRT). "Jadi, kalau TKI yang bekerja di pabrik-pabrik Malaysia itu kan formal, itu masih kami fasilitasi pengirimannya. Yang penting secara administrasi yuridis legal," kata Setiawan. Larangan mengirim PRT ke Malaysia, menyusul banyaknya kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia oleh majikan dari Malaysia. Selain Malaysia, Pemkab Banjarnegara juga tetap mengirim TKI ke negara-negara lain seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan. Menurut Setiawan, minat warga Banjarnegara kerja ke luar negeri terbilang tinggi.

BANJARNEGARA - Pada musim kemarau sekarang ini sumur warga Banjarnegara di sejumlah kecamatan mulai mengering. Warga yang tinggal di daerah langganan kesulitan air bersih seperti di Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwonegoro dan Bawang mulai mandi dan mencuci di sungai. Mereka membuat belik di tepi kali yang melintas wilayah tersebut. "Air sumur telah kering sejak minggu kemarin. Untuk mencuci baju dan mandi kami di Kali Jalatunda. Sedangkan untuk kebutuhan memasak air diambil dari sumur warga di dukuh lain," kata Marsidi (60), warga Dusun Wlahar, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja. Menurutnya, sebagian besar sumur warga di dusun tersebut telah kering. Sehingga jika pagi atau sore hari kali Jalatunda ramai. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro. Di sepanjang Sungai Menak, yang merupakan anak Sungai Sapi saat ini banyak ditemukan belik-belik. Belik yang dibuat ketika memasuki musim kemarau ini dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci. "Untuk minum j

djyghz84zx

BANJARNEGARA- Warga di beberapa kecamatan rawan kekeringan seperti Susukan, Mandiraja, Purwonegoro, dan Bawang kini mulai kesulitan mendapat air bersih. Demi memperoleh air bersih, mereka membuat belik di tepi sungai. Air tersebut mereka gunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Warsidi (45), warga dusun Wlahar, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja mengungkapkan, air sumur telah kering sejak minggu kemarin. Untuk mencuci baju dan mandi, banyak warga yang memanfaatkan Sungai Jalatunda. Sedangkan untuk kebutuhan memasak, mereka mengambil air dari sumur warga di dusun lain. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro. Di sepanjang sungai Menak yang merupakan anak sungai Sapi, saat ini sudah banyak terlihat belik-belik yang dibuat warga setempat. Sebagian belik digunakan untuk mandi dan mencuci. Sebagian belik lagi khusus dibuat, untuk persediaan air minum dan memasak. Di Kecamatan Susukan, warga sudah terlihat memanfaat kan sungai Gumelem. Sungai ini menjadi andalan war

BANJARNEGARA - Meski pembelian peralatan tambahan pengaman kompor gas dalam program konversi minyak tanah ke elpiji tidak wajib, namun dalam praktik di lapangan tidak demikian. Bagi warga yang tidak bersedia membeli peralatan tambahan berupa pengaman kompor gas, ditakut-takuti tidak akan menerima kompor oleh pihak perangkat desa maupun RT. "Dalam sosialisasi, jika yang tidak membeli pengaman maka akan menerima kompor terakhir, itupun jika barang masih ada. Yang didahulukan adalah yang bersedia membeli," kata salah seorang warga Purwonegoro yang tidak bersedia disebutkan identitasnya. Informasi yang dihimpun Wawasan menyebutkan, kesan pemaksaan membeli pengaman terjadi pada tahap pencacahan atau pendataan yang kini sedang dilakukan. Bagi warga yang berminat diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluraga (KK) dan uang Rp 25 ribu. Menanggapi itu, Bupati Banjarnegara Djasri mengaku akan mengusut adanya tindakan penjualan pengaman kompor gas. Menurut Djasr

BANJARNEGARA - Realisasi sekolah gratis masih jauh dari harapan. Saat ini pungutan biaya pendidikan oleh pihak sekolah terhadap calon murid masih saja terjadi dalam penerimaan siswa baru (PSB). Salah satunya terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Krandegan, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara. Sejumlah orang tua mengeluhkan adanya pungutan Rp 1,3 juta jika anaknya diterima. "Kami kaget saat tes masuk kok ada pengumuman bagi siswa yang diterima harus bayar Rp 1,3 juta, katanya untuk seragam dan pembangunan, bagi kami ini sangat memberatkan, katanya sekolah gratis," kata salah satu orang tua murid yang enggan disebutkan namanya. Menurut dia, uang Rp 1,3 juta dengan rincian untuk kaos olah raga, pakaian seragam lengkap, dan bantuan pembangunan. Kepala SDN 4 Krandegan, Siti Mastuti Jauharoh mengatakan, pungutan dalam PSB yang dibebankan pada siswa tersebut merupakan hasil musyawarah dengan komite sekolah. Selain untuk seragam lengkap, sumbangan tersebut juga bakal diperuntukkan men

Hasil Perhitungan Sementara KPU PILPRES 2009 untuk wilayah Banjarnegara dan sekitanya untuk wilayah Jawa tengah sumber KPU

BANJARNEGARA -Ribuan warga masyarakat ditengarai memilih golput saat pemilu capres dan cawapres yang digelar secara serentak kemarin. Di Rumah Sakit Umum (RSU) Banjarnegara saja misalnya, 101 pasien yang tengah menjalani rawat inap dipastikan kehilangan hak suaranya lantaran tidak ada petugas TPS terdekat yang mendatangi. Belum lagi keluarga yang tengah menunggu pasien, mengaku tidak sempat memikirkan pemilu capres dan cawapres. Pikiran dan tenaga mereka terfokus pada kondisi kesehatan pasien. Namun ada pula keluarga pasien yang sudah berupaya memanfaatkan hak suaranya dengan membawa undangan memilih dari tempat asal dengan harapan dapat mencontreng di rumah sakit. Keinginan menyalurkan hak suara dari warga masyarakat akhirnya sia-sia, karena di tempat itu tidak disediakan TPS khusus. Juga tidak ada petugas TPS terdekat yang menyambangi rumah sakit. Petugas keamanan RSU Marki Suyanto mengakui, ada puluhan keluarga pasien yang sempat menanyakan di mana bisa menyalurkan hak suaranya. Ang

BANJARNEGARA - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarnegara sudah enam tahun terakhir tidak membuat laporan keuangan kepada Pemkab. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap keuangan Pemkab Banjarnegara tahun 2008, yang ditandatangani penanggung jawab pemeriksa, Ni Luh Oka Lestari, PDAM tidak membuat laporan selama enam tahun mulai dari tahun 2002 lalu. Sehubungan dengan masalah tersebut, Bupati Banjarnegara telah dua kali membuat teguran tertulis masing-masing pada 31 Agustus 2002 dan 22 Juni 2005, namun belum ada tindak lanjut dari direktur PDAM. Bupati diminta BPK untuk menegur dan memberikan sanksi kepada direktur PDAM karena tak melaksanakan kewajiban membuat laporan keuangan maupun laporan kinerja. Rekomendasi lain kepada bupati adalah, dalam melakukan penyertaan modal kepada PDAM harus berdasarkan analisa atas laporan keuangan dan kinerja. Sedangkan dalam menerima bagian laba har

BANJARNEGARA - Calon penerima kompor gas dalam program konversi minyak tanah ke elpiji di Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara resah. Pasalnya, untuk mendapatkan kompor dan tabung, warga diminta membayar uang peralatan tambahan keamanan dan administrasi sebesar Rp 25 ribu. "Saat sosialisasi yang dilakukan pihak desa dan RT diminta membayar Rp 25 ribu. Rp 20 ribu untuk membeli selang karena kualitas selang dari sananya jelek sehingga membahayakan, sedangkan Rp 5 ribu masuk kas desa. Padahal, informasi yang saya terima dari berbagai media, penerima kompor tidak dimintai bayaran," kata salah seorang warga Dusun Banyumudal, Desa Purwonegoro yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Wawasan, kemarin. Hal sama juga terjadi di Desa Merden, Kecamatan Purwonegoro. Sejumlah warga mengaku dimintai uang Rp 25 ribu agar mendapatkan kompor. "Katanya kompor akan dibagikan kepada setiap KK. Syaratnya warga diminta KTP dan KK (kartu keluarga, red)," ungkap salah satu warga yang t

BANJARNEGARA - Sejak beberapa tahun lalu Pasar ikan Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro mangkrak. Padahal, pasar yang dibangun oleh Pemkab Banjarnegara di atas tanah milik Desa Gumiwang telah dilengkapi dengan sumur dan bak-bak penampung air. Akibat lama tak difungsikan, bak-bak tersebut dipenuhi sampah. Menurut Kadus I Desa Gumiwang, Pawit Ratriono, pasar ikan hanya berfungsi sekitar satu tahun sejak selesai dibangun. Letak pasar yang jauh dari sumber air menyebabkan petani maupun pedagang lambat- laun enggan bertransaksi di situ. "Awalnya untuk mengatasi kesulitan air pernah dibuatkan sumur bor. Namun tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan air di pasar tersebut," jelas Pawit. Selain faktor air, Pasar ikan Gumiwang kalah bersaing dengan Pasar ikan Purwonegoro yang dibangun tahun 2004. Apalagi, Pasar ikan Purwonegoro memiliki kuantitas transaksi lebih besar buka seminggu dua kali, sedangkan Pasar Gumiwang seminggu sekali. "Pasar tersebut hanya berfungsi saat menjelang hari r