BERITA BANJARNEGARA

BANJARNEGARA - Untuk melindungi calon tenaga kerja, Pemkab Banjarnegara akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi. Karena disinyalir ada PJTKI yang belum berizin resmi dari dinas, namun sudah beroperasi merekrut calon tenaga kerja ke luar negeri. PJTKI seperti ini biasanya merupakan perwakilan dari luar Banjarnegara. "Data yang kami miliki, ada sembilan PJTKI di Banjarnegara yang sudah mempunyai izin operasional, baik yang berkantor pusat di Banjarnegara ataupun hanya sebagai cabang saja," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banjarnegara, Fauzan. Sebelumnya ada dua perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang sudah bangkrut sehingga tidak beroperasi lagi. Keduanya secara resmi sudah mengajukan surat tertulis tidak lagi beroperasi kepada pihaknya. Menurut dia, penghentian operasi salah satu PJTKI itu lantaran adanya kebijakan dari perusahaan yang bersangkutan untuk menutup cabang ya...

BANJARNEGARA - Meski pemerintah pusat melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, Pemkab Banjarnegara tetap akan mengirimkan warganya yang berminat bekerja ke negara tersebut. Hanya saja, mereka yang dikirim adalah yang akan bekerja di sektor formal. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Banjarnegara, Setiawan mengatakan, larangan itu hanya untuk TKI yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga (PRT). "Jadi, kalau TKI yang bekerja di pabrik-pabrik Malaysia itu kan formal, itu masih kami fasilitasi pengirimannya. Yang penting secara administrasi yuridis legal," kata Setiawan. Larangan mengirim PRT ke Malaysia, menyusul banyaknya kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia oleh majikan dari Malaysia. Selain Malaysia, Pemkab Banjarnegara juga tetap mengirim TKI ke negara-negara lain seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan. Menurut Setiawan, minat warga Banjarnegara kerja ke luar negeri terbilang tinggi. ...