Feed subscription content brought to you by RSSFWD - Blue Sky Factory

banjarnegara - Google Warta Google Warta // via fulltextrssfeed.com Jateng Terancam Kehilangan 8.602 Ton Padi - KOMPAS.com 11:25:13 AM CILACAP, KOMPAS.com - Kemarau berkepanjangan di Jawa Tengah bagian barat telah menyebabkan sedikitnya 1.564 hektar sawah kekeringan. Akibatnya, wilayah ini berpotensi kehilangan produksi padi sebanyak 8.602 ton. Ironisnya, antisipasi pemerintah daerah setempat dalam mengendalikan ancaman iklim ini dinilai sangat kurang. Penelusuran Kompas di wilayah eks karesidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga, Jumat (30/9/2011), menunjukkan, kekeringan terjadi sebagian besar di areal sawah tadah hujan. Namun, banyak juga sawah irigasi teknis yang tidak bisa tanam padi karena sebagian jaringan pengairan masih dalam pemeliharaan rutin. Kepala Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman (LPHP) Banyumas Tri Gunawan, Jumat, mengatakan, akibat kekeringan tersebut, sebanyak 276 hektar sawah gagal panen dan 311 hektar tanaman lainnya dalam status terancam. Kekeringan terluas terjadi di Kabupaten Cilacap mencapai 1.111 hektar, di wilayah Kabupaten Banjarnegara 149 hektar, dan di Purbalingga 304 hektar. Dengan asumsi produktivitas padi rata-rata sebanyak 5,5 ton, wilayah Jateng bagian barat terancam kehilangan produksi sekitar 8.602 ton. "Betapapun kecil atau besar areal terdampaknya, kekeringan merugikan petani. Serapan Bulog akan tersendat dan pada gilirannya mengancam ketahanan pangan daerah," ungkap Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cilacap Soedarno. Dia melihat, kekeringan di Cilacap akan mengganggu target produksi padi yang tahun ini ditargetkan mencapai 750.000 ton. Sawah yang kekeringan di Cilacap kebanyakan berada di Cilacap bagian barat. Dulsan (45), petani Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, mengaku rugi hingga Rp 2 juta akibat sawah setengah hektar miliknya gagal panen. Usia tanamannya dua bulan saat kekeringan semakin parah. "Sawah saya memang tadah hujan. Namun, tidak ada pilihan lain. Saat akhir Mei, saya coba menanam padi gogo, tetapi tetap saja gagal," ucapnya. Upaya pemerintah daerah setempat mengantisipasi kekeringan salah satunya dilakukan dengan sistem pompanisasi. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Cilacap Gunawan mengatakan, pihaknya telah menyalurkan 668 pompa air untuk digunakan petani. Hanya saja pompa air tersebut bisa digunakan pada persawahan yang dekat dengan sumber air. Kepatuhan Warga Purbalingga dan Banjarnegara Rendah - KOMPAS.com 11:14:56 AM PURBALINGGA, KOMPAS.com - Tingkat kepatuhan masyarakat Purbalingga dan Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam membayar pajak masih rendah. Kondisi ini kian memprihatinkan sejak mencuatnya kasus makelar pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jendral Pajak Gayus Tambunan. Hingga kini, tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut hanya 46,62 persen. Pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga Retno Sri Sulistyani, Jumat (30/9/2011) menurun. Tanpa menyebut nilai penurunannya, dia mengatakan, dari 70.228 wajib pajak, hanya 32.740 wajib pajak yang melapor atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak. "Untuk itu, kami berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, dengan meluncurkan program Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia," ungkapnya. Menurut Retno, SPN baru pertama kali dicanangkan, sebagai penyempurna program sebelumnya, sebagai penyisiran (canvassing). Harapannya, setelah program ini dilaksanakan, masyarakat kembali sadar akan pentingnya membayar pajak demi kesejahteraan mereka sendiri. Retno menyebutkan, pelaksanaan sensus dimulai 3 Oktober hingga dua bulan ke depan. Pihaknya menurunkan 32 orang petugas yang terbagi dalam 16 tim dengan areal penyisiran mencakup 20 kecamatan di Banjarnegara dan 18 kecamatan di Purbalingga. "Satu tim terdiri dari 2 orang dan akan melakukan kunjungan ke sepuluh wajib pajak. Sasaran sensus sementara sebanyak 4.400 wajib pajak," jelasnya. Sensus pajak akan mengunjungi wajib pajak, baik perseorangan maupun badan usaha. Jika sasaran tidak memenuhi, misal tidak berada di rumah, pindah alamat, atau bagi badan usaha ternyata usahanya sudah tutup dan pemilik tidak bisa dihubungi, maka petugas akan meninggalkan pamflet. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, pihaknya telah menyiapkan berbagai kegiatan seperti sosialisasi melalui radio, leaflet, mobil keliling dan penyuluhan.

RSSFWD - From RSS to Inbox

You are subscribed to email updates from BlueSkyFactory - RSSFWD To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.